HUBUNGAN BISNIS & PEMERINTAH

Posted on Februari 4, 2012

0


BAGAIMANA HUBUNGAN BISNIS DAN PEMERINTAH
mengerti otoritas pemerintah dan hubungannya dengan perusahaan merupakan hal yang esensial bagi para manajer dalam mengembangkan strategi serta dalam mencapai tujuan organisasi.Hubungan antara bisnis dan pemerintah bersifat dinamis dan komplek

Pemerintah Bekerjasama dengan Bisnis

Pemerintah menjaring bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini  terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

Di Eropa, hubungan antara pemerintah dan perusahaan sering kali menjadi hubungan yang kooperatif. Budaya orang eropa meliputi semangat kerja sama dan saling membantu. Serikat kerja, sebagai contoh,  sering dilibatkan pada dewan administarsi bersama dengan para manager untuk mengarahkan organisasi  menghasilkan tujuan bersama melalui strategi yang interaktif.

Dalam  dihadapkan dengan migrasi industri farmasi eropa ke Amerika,  komisi eropa (EC), sebuah badan dari serikat eropa, menyetujui usulan harga yang lebih fleksibel. Banyak negara eropa yang sebelumnya melarang penjualan obat-obatan sampai dengan pemerintah menetapkan harga, seringkali harganya lebih rendah daripada harga yang terdapat di Amerika. Usulan EC membolehkan perusahaan untuk memasarkan produk mereka (obat-obatan) pada harga yang mereka tetapkan.

Hal ini menciptakan sebuah “kerangka tindakan yang kami percayai mampu membantu industri farmasi yang terletak di eropa mendapatkan kembali tingkat kompetitifnya,” kata komisaris perusahaan eropa Ekki Liikanen.
Kerjasama antara bisnis dan pemerintah, sebagaimana contoh diatas, untuk mengatasi masalah bersama.

Konflik Pemerintah dengan Bisnis

Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act  pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya.
Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis.
Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah.

Isu-Isu Legitimasi
Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan.
Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka  memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk.
Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika  di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah.

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH
Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yag berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan publik.
Kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen substansial warga negara. Senator Amerika Patrick Moynihan berkata, “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” secara umum ide ini masih konsisten. Kebijakan publik, adalah ketetapan dasar tujuan, rencana, dan tindakan yang diikuti oleh pemerintahan negara dalam mencapai tujuannya. Pemerintah biasanya tidak memilih melakukan tindakan kecuali segmen substansial publik terpengaruh dan beberapa tujuan publik akan tercapai. Ini adalah esensi konsep pemerintahan yang bertindak atas kepentingan publik.
Kekuatan dasar untuk membuat kebijakan publik berasal dari sistem politik negara.
Dalam masyarakat demokratis, warga negara memilih para pimpinan politik yang dapat menunjuk pihak lain untuk mengisi fungsi-fungsi publik (seperti pasokan air, perlindungan kebakaran) dan layanan nasional seperti pendidikan masyarakat atau keamanan nasional. Negara demokrasi khususnya menguraikan kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi negara.
Sumber lain kekuasaan adalah hukum adat, atau keputusan pengadilan masa lalu. Dalam masyarkat tidak demokratis, kekuasaan pemerintahan dapat berasal dari sitem kerajaan (seperti Arab Saudi), kediktatoran militer (seperti Irak sebelum jatuhnya Saddam Husein), atau kekuasaan agama ( seperti Mullah di Iran). Sumber-sumber kekuasaan ini dapat berinteraksi, menciptakan kekuasaan campuran antara warga sipil dan militer. Negara-negara demokrasi juga menghadapi tekanan dari wilayah yang ingin menjadi negara merdeka melaksanakan kekuasaan negara berdaulat, seperti yang terjadi dengan Kanada dan Quebec.

Elemen Kebijakan Publik
Tindakan pemerintah di negara manapun dapat dipahami dalam beberapa dasar kebijakan publik. Hal ini meliputi input, tujuan, alat, dan pengaruh.
Input kebijakan publik adalah tekanan eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pemerintah dan strategi untuk menghadapi masalah yang ada. Perhatian ekonomi dan politik luar negeri, tekanan politik dalam negeri, teknis informasi, dan perhatian media semua memainkan peran dalam pembentukan keputusan politik nasional. Sebagai contoh, banyak negara dan pemerintah daerah diminta untuk melarang atau mengatur penggunaan cell phone  oleh pengemudi.
Badan pemerintah–pembuat undang-undang, dewan kota, agen pemerintahan- perlu untuk mempertimbangkan semua input yang relevan di dalam memutuskan apakah mengambil atau tidak mengambil sebuah tindakan dan jika mengambil, jenis tindakan apa yang akan diambil.

Tujuan kebijakan publik dapat di perluas (misalnya full employment) dan high-minded (kesempatan yang sama untuk semua). Nilai-nilai bangsa seperti kebebasan, demokrasi, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berbagi dalam kemakmuran ekonomi, telah mengantarkan kepada pengambilan hukum hak asasi warga sipil, dan progam pendukung ekonomi untuk warga sipil yang dalam kesusahan. Tujuan sempit yang melayani kepentingan tertentu akan terlihat jelas dalam negara memutuskan bagaimana aturan perpajakan akan mangalokasikan beban pajak diantara berbagai kepentingan dan kelompok penghasilan, atau dalam sumber daya publik seperti hak eksplorasi minyak atau hak penebangan kayu, diberikan kepada satu kelompok atau kelompok lain. Apakah tujuan tersebut luas atau sempit, untuk keuntungan beberapa orang atau semua orang, pemerintah akan bertanya “apakah tujuan publik yang terlayani karena tindakan ini?” Keputusan kebijakan akan bergantung, sebagian, pada apakah keuntungan aturan lebih besar atau lebih kecil dari pengorbananya.

Pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang bebeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik.
Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain. Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam kesesuaian peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam resiko kesehatan terhadap wanita hamil dikaitkan dengan pengungkapan yang mengarah di tempat kerja, beberapa perusahaan menghilangkan wanita tersebut dari pekerjaan. Tindakan tersebut dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita yang menimbulkan konflik dengan tujuan kesempatan pekerjaan yang sama.

Jenis –Jenis Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah ada dua jenis: ekonomi dan sosial.
Kebijakan ekonomi
Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang pada banyak aktifitas yang berbeda. Pemerintah daerah mempekerjakan guru, pengumpul sampah, polisi, dan pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi mengeluarkan banyak uang untuk jalan, layanan sosial, dan lahan parkir. Pemerintah pusat mengeluarkan uang untuk pertahanan militer, hubungan internasional, dan ratusan proyek pekerjaan publik.
Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat.
Hal tersebut berdampak pada daya beli uang, stabilitas dan nilai tabungan, kepercayaan masyarakat serta investor mengenai masa depan suatu bangsa. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan suatu negara untuk melakukan pinjaman uang dari negara lain dan untuk menarik modal swasta. Di Amerika Serikat, the Fed-memainkan peran  sebagai bank sentral di negara lain. Dengan menaikan dan merendahkan tingkat bunga untuk bank-bank swasta yang meminjam uang dari pemerintah, The Fed mempengaruhi ukuran penawaran uang dan nilai dolar.
Bentuk lain dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan pajak (menaikan atau mengurangi pajak pada bisnis dan perorangan), kebijakan industri (alokasi sumber daya ekonomi terhadap perkembangan industri tertentu), dan kebijakan perdagangan (mendukung atau tidak mendukung perdagangan dengan negara lain).

Kebijakan Bantuan Sosial
Negara-negara industri maju mengembangkan sistem layanan sosial untuk warganya. Perkembangan ekonomi telah memperbaiki wilayah kunci pelayanan bantuan sosial (seperti layanan kesehatan dan pendidikan) dan akan berlanjut mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Wal-Mart menghadapi kontroversi pemberitaan masalah layanan kesehatan tahun 2005, dalam kelompok pengawas sosial yang menamakan WakeUpWalMart melaporkan 57 persen dari pekerja perusahaan (1,39 juta pekerja) dan keluarganya tidak mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan. Kelompok ini memperkirakan bahwa biaya yang dibebankan pembayar pajak di Amerika untuk menyediakan layanan kesehatan kaepada para pekerja Wall-Mart dan keluarganya, melalui perawatan medis dan program bantuan publik yang bermacam-macam, mencapai $1,37 milyar per tahun dan akan naik menjadi $9,1 milyar lima tahun mendatang.

Kemampuan pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial, sebagai contoh di wilayah layanan kesehatan, merupakan tantangan yang komplek dan memerlukan biaya yang banyak.

REGULASI PEMERINTAH TERHADAP BISNIS
Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi.

Kegagalan Pasar
Pasar gagal untuk menyesuaikan harga untuk biaya sesungguhnya dari tingkah laku perusaaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan biasanya tidak mempunyai insentif untuk dialokasikan pada peralatan pengendali polusi jika konsumen tidak memintanya.
Pasar gagal untuk memasukan biaya bahaya lingkungan kedalam persamaan ekonomi bisnis, karena biaya tersebut ditanggung pihak lain. Pemerintah dapat mengunakan regulasi untuk memaksa semua pesaing dalam industri untuk menerapkan standar minimun anti-polusi. Perusahaan kemudian memasukkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan tersebut ke dalam harga produk. Perusahaan akan secar berhati-hati dalam menerima regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut memaksa para pesaing untuk menanggung beban yang sama.

Monopoli Alami
berapa industri, monopoli alami akan terjadi. Industri pemanfaatan listrik memberikan sebuah contoh. Suatu kali satu perusahaan membangun sistem tiang dan kawat atau menaruh kabel bawah tanah bermil-mil jauhnya untuk memasok listrik konsumen lokal, hal tersebut menjadi tidak efisien untuk perusahaan kedua seandainya membangun sistem lain disamping perusahaan pertama. Tetapi, perusahaan pertama telah menjadikannya monopoli alami, perusahaan lalu menaikkan harga sesuai keinginannya, karena tidak terdapat pesaing. Pemerintah seringkali ikut campur dan mengatur harga serta akses. Industri lain yang kadang-kadang mengembangkan monopoli alami meliputi TV kabel, layanan internet broadband, sofware, dan jalan kereta api.

Argumen Etika
terdapat juga dasar etika dalam regulasi. Sebagai contoh, argumen utilitarianisme etika dalam mendukung kondisi kerja yang aman: Terdapat biaya yang mahal untuk melatih dan mendidik karyawan hanya untuk kehilangan layanan mereka karena terdapat kecelakan yang dapat dihindari.
Terdapat pula argumen kejujuran dan keadilan bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan mengembangkan regulasi untuk melindungi para pekerja, konsumen, dan stakeholder lainnya. Dalam perdebatan mengenai regulasi, pihak yang mendukung dan melawan usulan regulasi seringkali menggunakan argumen ekonomi dan etika untuk mendukung pandangannya.

Dalam teknologi internet dan aplikasinya menjadi semakin mutakhir, perhatian terhadap masalah privasi akan meningkat. Menjadi hal yang tidak etis, pada sudut pandang kritikan, bagi perusahaan untuk menjual inforamsi pribadi tanpa persetujuan konsumen.
Dihadapkan dengan tekanan pemerintah dan masyarakat, perusahaan seperti  Cisco System, dell, intel, Microsoft, dan Sun Microsystem, bekerja melalui dewan industri informasi teknologi (sebuah asosiasi dagang), kesepakatan untuk menetapkan sejumlah prinsip yang dimaksudkan untuk memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dan kepercayaan terjaganya hak privasi dalam mereka melakukakan transaksi elektronik.

Jenis-Jenis Regulasi
Dalam regulasi pemerintah terdapat bentuk yang berbeda. Beberapa langsung dibebankan; yang lain bersifat tidak langsung. Beberapa ditujukan untuk industri tertentu (misal perbankan); lainya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan atau polusi, diterapkan untuk semua industri. Badan regulasi menghadapi tantangan untuk menetapkan aturan-aturan yang adil dan efektif dalam mencapai tujuan publik.

Regulasi Ekonomi

Regulasi ekonomi bertujuan untuk  memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyaknya peserta, dan penjatahan sumber daya. Keputusan komisi komunikasi pemerintahan (FCC) berkenaan dengan bagaimana untuk mengalokasikan porsi spektrum elektromagnetik. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:
    Perusahaan telepon lokal diperbolehkan menawarkan layanan jarak jauh, tetapi hanya jika mereka membuka jaringannya kepada penyedia layanan lainnya. Tujuan dari regulasi FCC ini adalah untuk mendorong adanya kompetisi terbuka untuk layanan jarak jauh, memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan harga yang lebih rendah.
    Komisi Regulasi Energi Pemrintah, di beberapa situasi, mengendalikan harga listrik. Sebagai contoh, badan ini menutup (menetapkan batas atas) harga jual keseluruhan di California, setelah harga membumbung tinggi dan pengelapan terjadi.
    Regulator baik di tingkat povinsi maupun pusat menetapkan aturan yang ketat mengenai kapan dan dimana kapal-kapal perikanan komersial dapat beroperasi, dan juga aturan mengenai jenis ikan apa yang dapat ditangkap. Satu alasan untuk aturan tersebut adalah untuk membagi sumber daya umum (ikan liar) diantara bisnis dengan cara yang adil.

Operasi tertentu atau fungsi bisnis telah dipilih untuk diperhatikan secara khusus oleh regulator pemerintah. Badan pemerintahan menetapkan gaji minimum, mengatur gaji lembur, menetapkan aturan bagi kampanye serikat kerja, dan menengahi perselisihan pekerja dengan manajemen, termasuk, baru-baru ini, pemogokan yang dilakukan oleh pilot dari perusahaan penerbangan, pegawai penerbangan, guru sekolah, dan bahkan pemain baseball profesional.

Kompetisi adalah fungsi bisnis yang lain yang sangat dipengaruhi oleh regulasi. Hukum antitrust  berusaha untuk mencegah monopoli, mempertahankan harga yang kompetitif, dan melindungi konsumen terhadap praktek-praktek yang tidak jujur.

Regulasi sosial
Regulasi sosial dimaksudkan pada pentingnya tujuan sosial seperti perlindungan konsumen dan lingkungan serta menyediakan para karyawan dengan kondisi kerja yang aman dan sehat.

Kesempatan kerja yang sama, perlindungan terhadap imbalan pensiun, dan perawatan kesehatan bagi para karyawan merupakan area lain yang penting dalam regulasi sosial. Regulasi sosial tidak terbatas pada satu jenis bisnis atau industri. Hukum memperhatikan polusi, keamanan dan kesehatan, dan diskriminasi pekerjaan yang diterapkan untuk semua bisnis, hukum perlindungan konsumen diterapkan untuk semua bisnis terkait dengan produksi dan penjualan barang-barang konsumsi.

contoh berikut ini mengenai regulasi sosial:
    Komisi kemanan produk konsumen menetapkan aturan ketat untuk mainan anak-anak. Alasan ini untuk mencegah penjualan mainan yang dapat membahayakan anak kecil, seperti mainan dengan bagian kecil yang dapat menyebabkan bahaya tersedak.
    Badan perlindunagan lingkungan menetapkan batas jumlah belerang dioksida yang dapat dikeluarkan ke udara lewat cerobong udara pembangkit tenaga listrik. Pemerintah ingin mengurangi jumlah hujan asam yang jatuh di hutan, danau, peternakan, dan kota- kadangkala melewati batas-batas negara dan menyebabkan gesekan dengan negara tetangga.
    Administrasi Keamanan Jalan Raya Nasional mengharuskan mobil-mobil baru untuk dilengkapi dengan kantong udara, sabuk pengaman, dan perlengkapan perlindungan yang lain serta untuk memenuhi standar yang ketat mengenai efisiensi bahan bakar.
Regulasi ekonomi dan sosial, aturan tertentu ditetapkan oleh badan pemerintahan dan oleh lembaga eksekutif, dan aturan tersebut ditafsirkan oleh mahkamah. Regulator pemerintah  dan mahkamah menghadapi tantangan pekerjaan dalam menerapkan mandat dari kebijakan publik.
Terdapat sebuah kebutuhan legitimasi untuk regulasi pemerintah pada ekonomi modern., tetapi regulasi juga mempunyai masalah. Dalam ekonomi modern, biaya dan efektifitas regulasi, dan juga konsekuensi yang tidak diinginkan, merupakan isu serius yang tidak dapat di abaikan.

Pengaruh Regulasi
Regulasi mempengaruhi banyak stakeholder, termasuk bisnis. Kadang kala konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada dalam yang berbeda tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorbananya.

1.    Biaya Regulasi
“ tidak ada makan siang gratis”. Alhasil, seseorang harus membayar untuk menciptakan keuntungan. Masyarakat industri sebagaimana yang ada di Amerika hampir dapat membeli apapun, termasuk regulasi sosial, jika mau membayar harganya.kadang-kadang keuntungan lebih bernilai dari biaya; kadang-kadang biaya melebihi keuntungan. Pengujian analisis biaya-manfaat membantu masyarakat untuk mengerti pada bagian apa dalam regulasi baru dicari. Sebagai contoh, dalam kongres Amerika memperdebatkan usulan layanan kesehatan nasional administrasi clinton tahun 1990-an, oposisi meningkat dalam ditunjukkan rencana tersebut akan membebankan biaya regulasi yang besar. Kongres menyadari bahwa masyarakat Amerika tidak menginginkan manfaat dari rencana layanan kesehatan nasional tersebut berapapun biayanya; mereka mengiginkannya dengan sedikit atau tanpa biaya.
Pengeluaran regulasi sosial merefleksikan pertumbuhan di area kesehatan lingkungan, keamanan kerja, dan perlindungan konsumen. Walaupun biaya regulasi meningkat, beberapa orang berargumen bahwa manfaat melebihi biayanya.di amerika Serikat, badan hukum melindungi pekerja dari diskriminasi, pelecehan seksual, dan tempat kerja yang berbahaya. Kepentingan konsumen juga menjadi perhatian badan hukum. Perlindungan lingkungan alam membutuhkan tenaga yang lebih banyak dan biaya–biaya yang terkait, tetapi banyak pihak yang mengatakan menjaga udara, tanah, dan air merupakan pengeluaran yang bernilai. Pemilik bisnis kecil mampu berkompetisi di pasar dan dilindungi dari penyalahgunaan ekonomi oleh perusahaan lain karena terdapat regulasi yang mengawasi. Kebutuhan regulasi harus diseimbangkan dengan biaya dan taksiran berkenaan dengan apakah hal tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkan.
Pemerintah bertugas mengatur tindakan bisnis tertentu, dan menderegulasi hal-hal (aturan) yang dipercaya tidak lagi dibutuhkan oleh industri, pemerintah berlaku sebagai pengendali  (misalnya tekanan pasar dari para pesaing).

2.    Perbaikan Regulasi yang Berkesinambungan
Bisnis di Amerika serikat mengalami sebuah pengurangan aturan (diregulasi) hanya untuk mengamati kembalinya aktifitas pengaturan kembali (reregulasi).
Diregulasi adalah penghilangan atau pengurangan otoritas peraturan dan aktivitas regulasi pemerintahan. Diregulasi merupakan ide yang populer secara politik. Diregulasi terjadi di beberapa industri dibawah ini:
    Perusahaan penerbangan komersial: dihilangkan aturan pemerintah dan memperbolehkan perusahaan penerbangan lokal untuk bersaing dan melakukan merger dan akuisisi dengan lebih mudah.
    Perusahaan truk antar provinsi: diijinkan untuk mengenakan harga yang lebih rendah dan menyediakan layanan kepada wilayah yang lebih luas.
    Rel kereta api: diberiksn kebebasan untuk menetapkan tarip di beberapa bagian bisnis mereka dan bersaing dengan cara baru.
    Institusi keuangan: menjadi lebih fleksibel dalam penetapan tingkat bunga pinjaman dan untuk bersaing melewati batas wilayah provinsi.

Pemerintah melakukan diregulasi pada beberapa aturan, sementara disisi lain pemerintah juga membuat aturan baru. Reregulasi adalah penambahan dan perluasan regulasi pemerintah, terutama di wilayah (aturan) yang sebelumnya dikurangi. Skandal yang mengoncang perusahaan di Amerika awal tahun 2000-an membawa tangisan dari para stakeholder yang kemudian dilakukan reregulasi hukum sekuritas. Jelasnya, bisnis tidak efektif untuk mengatur dirinya sendiri dan pasar tidak dapat mencegah kejahatan bisnis. Pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan pemrintah terhadap tindakan bisnis.

REGULASI DALAM KONTEKS GLOBAL
Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan komplek. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih komplek, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk-produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak jujur dari para pesaing luar negeri. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian untuk dijadikan dasar adanya kerjasama dan kesepakatan regulasi internasional.

Regulasi Terhadap Produk Impor
Setiap negara mempunyai kekuasaan terhadap produk yang dijual dinegaranya. Contoh: Mainan yang diproduksi diluar negri tapi dijual di Amerika haruslah memenuhi standar keaman yang berlaku seperti halnya yang berlaku bagi industri sejenis yang berasal dari dalam negri.
Regulasi Terhadap Produk Ekspor
Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah produk-produk bisnis di ekspor keseluruh dunia. Pemerintah pusat memperhatikan produk yang “dibuat Di Amerika” merupakan produk berkualitas bagus. Perusahaan Amerika kadang-kadang mengekspor produknya ke suatu negara yang dilarang oleh negara (Amerika) untuk melakukan transaksi penjualan karena masalah keamanan. Meskipun praktek semacam itu mungkin  tidak ilegal, perusahaan tersebut bertindak tidak etis. Pemerintah Amerika juga memperhatikan perusahaan Amerika untuk tidak menjual teknologi militer kepada negara yang tidak bersahabat. Hukum Amerika yang membatasi penjualan teknologi militer tertentu yang hanya disetujui oleh departemen pertahanan.

Regulasi Terhadap Perilaku Bisnis Internasional
WTO, yang bertugas membentuk aturan -aturan pelaksanaan perdagangan internasional. Aturan ini dapat dipertimbangkan sebagai regulasi multinasional. Mengutip sebuah contoh, WHO, sebuah badan PBB, bekerja dengan industri farmasi untuk menciptakan database mengenai efek samping produk obat, penetapan standar kualitas, dan memecahkan konflik praktek pemasaran dan manufaktur yang dapat membahayakan masyarakat. Pembuatan regulasi bilateral atau multilateral menyebabkan perundingan panjang lebar diantara para pemimpin bisnis, pemerintahan, dan organisasi non pemerintah (seperti kelompok konsumen). Interaksi ini diperlukan karena banyaknya stakeholder yang terlibat. Pemasaran internasional WHO mengkodifikasi produk-produk formula bayi, sebagai contoh, membutuhkan dalam hampir tiga tahun untuk rapat dan perundingan sebelum pengodean yang sesuai siap untuk diterapkan oleh pemerintah negara.
Negara juga bekerja sama untuk menetapkan standar penggunaan sumberdaya global yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Dalam setiap kasus, pengetahuan pemerintah terhadap masalah tidak dapat diselesaikan melalui tindakan satu negara. Hal ini menghasilkan kerangka kesepakatan internasional, standar, dan pemahaman terhadap usaha untuk mengharmonisasikan aktifitas bisnis dan kepentingan publik.

flie ppt bisa di downloaddisini

atau alamat link nya http://www.ziddu.com/download/18508984/HUBUNGANBISNIS-PEMERINTAH.rar.html